Proyek Infrastruktur Hunian Hijau di Mesuji Dipertanyakan, Pengawas Proyek Akui Sedang Dikejar Tagihan Material

MESUJI – Pembangunan infrastruktur penunjang hunian hijau masyarakat di Kabupaten Mesuji, Lampung yang berlokasi di Desa Adiluhur, Kecamatan Panca Jaya, yang saat ini sudah selesai menuai berbagai pertanyaan dari warga sekitar. Proyek ini, yang digagas oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung, memiliki nilai kontrak Rp 199.792.200 dan dikerjakan oleh CV Bunga Mas Semesta. Selasa[14/01/25]

Baca juga: Polisi Disebut Minta Keterangan Bendum PWI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN Rp.2,9 Milyar Hendri Bangun Cs

Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek ini berlokasi di lahan milik masyarakat, tepatnya di halaman rumah Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Adiluhur. Adapun fasilitas yang sedang dibangun meliputi taman, rumah tanaman, saluran irigasi dan drainase, serta sumur bor.

Namun, beberapa warga mempertanyakan kelayakan lokasi pembangunan tersebut. Seorang warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan keresahannya, "Proyek ini untuk hunian hijau, tapi lokasinya malah di lahan yang mungkin kurang tepat. Kalau disebut infrastruktur penunjang, seharusnya memang benar-benar bisa menunjang masyarakat luas, bukan di lahan pribadi, " ujarnya.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola Polri Kembali Tetapkan 2 Tersangka Pengaturan Skor di Liga 2

Selain itu, warga juga menyoroti status tanah yang digunakan. Mereka menilai, karena tanah tersebut merupakan lahan pribadi, penggunaan untuk fasilitas umum membutuhkan kejelasan status, izin, dan persetujuan pemilik lahan. Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Adiluhur pun mengaku tidak mengetahui secara rinci aspek kelayakan lokasi proyek ini.

"Saya hanya diberitahu oleh Mas Candra, anggota Tim Pokja Mesuji, bahwa proyek ini akan dilaksanakan di halaman rumah saya, " katanya.

Baca juga: Polemik Bimtek Kades di Bandung, Kejari Tidak Akan Hadir, Bibuka Bupati Bogor ?

Di tengah berbagai pertanyaan mengenai proyek ini, muncul pula permasalahan lain terkait pembayaran material. Pengawas proyek, Eko, mengungkapkan bahwa dirinya tengah dikejar tagihan dari pemasok material yang belum diselesaikan.

Baca juga: Sebut Penggelapan Dana Bantuan BUMN Rp. 2,9 Milyar Fitnah dan Plintiran, Jusuf Rizal Tertawakan Hendry Ch Bangun

"Iki jek tak urus ...ruwet kontraktor'e, " ujarnya, mengisyaratkan adanya kendala dalam proses pembayaran oleh kontraktor pelaksana.

Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana proyek dan dinas terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai status lahan, kelayakan lokasi pembangunan, maupun penyelesaian pembayaran dana material. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk memberikan kejelasan serta memastikan proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Baca juga: Ombudsman RI Sampaikan Temuan Lapangan Kereta Cepat Jakarta Bandung, Tol Cipali dan Pengelolaan PLTSa di Sejumlah Daerah

[TIM Lampung]